Soegijono

ini mungkin berguna

Analisa Perkembangan Perumahan dan Kebun Kopi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus di Dusun Sidomakmur, Kecamatan Way Tenong, Kab. Lampung Barat)

Posted by soegijono pada 11

Kebanyakan sistem kawasan konservasi khususnya taman nasional berada di lokasi yang sarat konflik antara berbagai kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati. Boleh dikatakan tidak ada kawasan taman nasional di Indonesia yang bebas sama sekali dari konflik ruang dengan pemukiman dan pertanian. Areal pemukiman dan pertanian yang bersinggungan dan/atau terletak di dalam kawasan konservasi sering dipandang sebagai sumber ancaman bagi kelestarian dan keutuhan kawasan (Adiwibowo et al., 2008). Sementara masyarakat setempat mempunyai banyak alasan mengapa mereka bermukim dan bertani di dalam kawasan.

1) Makalah ini adalah sebagian dari tesis yang disampaikan pada presentasi hasil studi di Pusat Diklat Kehutanan

2) Karyasiswa Departemen Kehutanan pada Program Magister Konservasi Biodiversitas Tropika Sekolah Pascasarjana IPB

3) Berturut-turut ketua dan anggota komisi pembimbing

Setiap kawasan Taman Nasional dan kehidupan masyarakat di sekitarnya mempunyai riwayat ekologi, sejarah, sosial, ekonomi, kependudukan, dan pemukiman yang berbeda-beda. Konflik ruang yang timbul di kawasan konservasi  umumnya bersifat spesifik-lokasi dan cenderung merupakan muara dari konflik berkepanjangan penguasaan sumber-sumber agrarian antara masyarakat setempat dan Negara. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai salah satu kawasan konservasi tidak lepas dari konflik tersebut. Beberapa bagian kawasannya telah mengalami kerusakan yang cukup parah sebagai akibat kegiatan perambahan. Saat ini 45.567 ha kawasan TNBBS yang berada di kabupaten Lampung Barat telah dirambah dan menjadi kebun kopi masyarakat (Dinata, 2001).

Melihat hal tersebut, maka menjadi penting untuk diketahui apa sesungguhnya yang menjadi akar penyebab terjadinya masalah perambahan di TNBBS? Apa tindakan yang telah ditempuh Balai Taman Nasional dalam merespon konflik tersebut? Sejauh mana efektivitas tindakan tersebut ? Adakah langkah-langkah inovatif dalam merespon isu tersebut?

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut dan bertujuan untuk : 1) menganalisis akar penyebab terjadinya alihfungsi kawasan TNBBS menjadi permukiman dan kebun kopi dengan menelaah relasi kekuasaan antara para pihak dalam akses dan kontrol atas sumberdaya yang berada di dalam kawasan TNBBS, dan 2) mencari alternatif kebijakan dan strategi sebagai solusi untuk merespon secara efektif konflik akses atas ruang di dalam kawasan TNBBS

METODE PENELITIAN

Keberadaan perkebunan kopi di dalam kawasan Taman Nasional, yang menimbulkan konflik antara Balai Taman Nasional dan masyarakat, pada dasarnya merupakan bentuk pertarungan akses terhadap sumberdaya. Untuk itu, penelitian ini mencoba memahami mengapa fenomena tersebut terjadi sebagai langkah penting untuk menghasilkan masukan-masukan yang bersifat membangun bagi kebijakan konservasi di masa mendatang. Berkenaan hal tersebut, penelitian ini dikonstruksikan untuk.

1)      Mengidentifikasi berbagai cara dan mekanisme yang digunakan oleh aktor tertentu untuk memperoleh, mengontrol, memelihara dan mendistribusikan manfaat sumber daya dari aktor yang lain,

2)      Menelaah relasi kekuasan yang timbul dikalangan para aktor tersebut dan implikasinya terhadap wujud fisik lansekap taman nasional

Merujuk pada kerangka penelitian (research framework) yang pertama, dalam studi ini ditelaah secara lebih spesifik: i) sumber-sumber kekuasaan yang digunakan oleh para aktor yang terlibat. Dalam hal Balai Taman Nasional, secara khusus ditelaah sumber-sumber kekuasaan untuk melarang atau membolehkan suatu tindakan, serta salah atau benarnya suatu perbuatan di dalam kawasan taman nasional. Sementara dalam konteks masyarakat setempat dicoba ditelaah sejauh mungkin sumber-sumber kekuasaan yang menyebabkan areal perkebunan kopi dapat tetap bertahan di dalam kawasan taman nasional;  ii) bentuk-bentuk atau cara-cara yang digunakan para aktor untuk mempertahankan dan mengontrol manfaat sumber daya yang terdapat di dalam kawasan taman nasional.

Berkenaan dengan kerangka penelitian yang kedua, dalam studi ini ditelaah: i) bentuk-bentuk relasi sosial/kekuasaan yang timbul dikalangan para pihak (misal, pemindahan pemukiman, tindak kekerasan, kesepakatan konservasi) sebagai refleksi konflik kepentingan antar aktor dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya; ii) perubahan kondisi fisik kawasan konservasi perwujudan konflik kekuasaan atas ruang. Ada dua aktor utama yang ditelaah dalam studi ini, yakni pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan masyarakat lokal sekitar kawasan taman nasional. Pemerintah pusat yang menjadi pusat perhatian studi ini adalah Departemen Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan Balai Taman Nasional dimana kawasan taman nasional berada. Pemerintah daerah yang ditelaah adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan sesuai dengan luas dan sebaran wilayah penelitian. Sementara masyarakat lokal yang menjadi fokus studi ini merupakan komunitas masyarakat yang bermukim di dalam dan/atau sekitar kawasan taman nasional, baik yang masih hidup dalam persekutuan hukum adat maupun masyarakat pendatang yamg memiliki areal perkebunan kopi di kawasan TNBBS.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Studi Kasus di Dusun Sidomakmur, Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat). Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 2008 .

Metode Pengumpulan Data

Berangkat dari kerangka penelitian yang telah dipaparkan, selanjutnya diidentifikasi parameter dan variabel yang relevan untuk dikumpulkan dan dianalisis menurut aktor yang relevan (Lampiran 1). Berbagai parameter/ variabel tersebut dikumpulkan melalui beberapa metode sebagai berikut.

(1)      Wawancara mendalam terhadap masyarakat lokal dan Balai Taman Nasional.

(2)      Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussions).

(3)      Observasi kegiatan dan situasi areal perkebunan kopi di tingkat masyarakat.

(4)      Pengumpulan data sekunder melalui kajian laporan, peraturan perundang-undangan, surat kabar, laporan statistik kabupaten/kecamatan/desa, dokumen dan arsip Balai Taman Nasional serta peta tematik perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan Taman Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Penetapan, Perubahan Status dan Fungsi, serta Zonasi Kawasan

TNBBS terbentuk dari proses panjang rejim pengelolaan kawasan hutan. Mulai dari statusnya sebagai Suaka Margasatwa SS I, Kawasan Suaka Alam, dan kemudian dideklarasikan menjadi taman nasional melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/MENTAN/X/1982. Dalam perjalannya, kawasan ini kemudian ditunjuk menjadi taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 71/Kpts-II/1990. Dan pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/ 1997, kawasan hutan tersebut ditetapkan menjadi satu unit pengelolaan dengan nama TNBBS, dengan wilayah cakupan seluas 356.800 ha ditambah CAL-BBS seluas 21.600 ha. Perubahan status kawasan Taman Nasional yang berlangsung sejak dulu sampai sekarang tersebut pada dasarnya bukanlah persoalan teknis tata batas saja tetapi juga menggambarkan evolusi rejim pengelolaan kawasan hutan tersebut. Hal ini jelas berpengaruh nyata di dalam mengubah struktur akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

Konversi TNBBS menjadi Areal Pemukiman dan Kebun Kopi

Konversi kawasan TNBBS menjadi pemukiman dan areal pertanian pada hakekatnya merupakan cerminan kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan TNBBS, terutama yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data citra landsat tahun 2000-2003, areal yang telah dikonversi menjadi kebun kopi dan komoditi lain mencapai sekitar 28% dari luas keseluruhan TNBBS atau 89.224 Ha. Kemudian dari total luas perambahan, 45.657 ha di dominasi oleh kebun kopi yang ditumpangsarikan dengan lada, kayu, manis, cengkeh, nilam dan tanaman tahunan. Bahkan hampir seluruh areal TNBBS yang berada di sekitar Gunung Sekincau (Resort Sekincau) sudah berubah fungsi menjadi kebun kopi. Hal ini memperlihatkan bahwa wilayah Sekincau merupakan wilayah perambahan terluas yang ada di kawasan TNBBS. Luasnya perambahan di Sekincau merupakan proses panjang penguasaan lahan kawasan oleh masyarakat sejak sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi taman nasional.

Secara umum di TNBBS terdapat tiga tipe utama perambahan yaitu perambah musiman, perambah tepi, dan pemukim tetap. Kelompok perambah musiman merupakan perambah yang hanya datang pada saat musim panen kopi saja. Kelompok perambah tepi merupakan petani yang bertempat tinggal di dekat kawasan atau di perbatasan taman nasional dan memiliki lahan didalam kawasan. Biasanya perambah ini merupakan kelompok perambah yang “datang pagi pulang sore”. Kelompok pemukim tetap adalah kelompok masyarakat yang memiliki kebun sekaligus tinggal menetap di dalam kawasan.

Perubahan Penutupan Lahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Kegiatan perambahan yang terjadi di TNBBS tentu saja berdampak langsung pada kondisi fisik lansekap kawasan TNBBS. Terhitung sejak ditetapkan menjadi kawasan taman nasional pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2005, telah terjadi perubahan lansekap kawasan dengan laju deforestasi + 1.000 hektar per tahun. Hasil interpretasi citra spot tahun 2005 memperlihatkan komposisi kawasan TNBBS akibat adanya kegiatan perambahan, meliputi tutupan hutan alam 243.898 Ha, hutan sekunder 13.252 Ha, deforestasi aktif dengan tanaman dominan kopi 57.089 Ha, kebun damar 5.958 Ha, kebun yang ditinggalkan (semak belukar) bercampur dengan tanaman tahunan 4.258 Ha, dan lahan pertanian berupa kebun dan sawah 1.256 Ha.

Kedudukan TNBBS dalam Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten yang memiliki posisi strategis dalam usaha konservasi keanekaragaman hayati. Melalui SK Bupati Nomor B/87/KPTS/III.01/2006 tertanggal 28 April 2006, Kabupaten Lampung Barat mendeklarasikan diri sebagai kabupaten  Dalam kaitannya dengan keberadaan TNBBS, Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi harus mempadu-selaraskan status tersebut dengan program pengembangan wilayah. Pemekaran wilayah yang dilakukan sebagai tuntutan dan aspirasi masyarakat dan juga konsekuensi dari semakin bertambahnya jumlah penduduk menjadi program prioritas. Tercatat pada saat ini Kabupaten Lampung Barat telah memiliki 17 kecamatan, 176 Pekon/desa dan 5 kelurahan. Pemekaran wilayah yang terjadi pun akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya lahan budidaya, pemukiman serta infrastruktur. Kondisi Lampung Barat yang 76.28% luas wilayahnya merupakan kawasan lindung jelas tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini kemudian menjadi dilematis, karena sebagai kabupaten konservasi, maka Lampung Barat memiliki kewajiban untuk melestarikan keberadaan hutan, termasuk TNBBS. Di sisi lain mempertahankan hutan sebagai sumberdaya bersama (common property) berpotensi menjadi pembatas bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian.

Tipologi Permukiman dan Pola Akses Masyarakat ke Taman Nasional

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh masyarakat, maka tipologi pemukiman yang ada di kawasan Dusun Sidomakmur kaitannya dengan akses terhadap taman nasional secara umum mengikuti tiga tipe seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipologi Permukiman dan Pola Akses Masyarakat

Tipe Akses Masyarakat Deskripsi Tipe Akses Masyarakat ke Taman Nasional Anak Dusun/Talang
Tipe A
  • Seluruh wilayah anak dusun/talang berada di luar kawasan Taman Nasional
  • Sebagian areal kebun berada di kawasan taman nasional
  • Seluruh pemukiman berada di luar taman nasional
Talang Kayu Are dan  Air Abang Kecil,
Tipe B
  • Sebagian wilayah anak dusun/talang berada di dalam kawasan taman nasional
  • Seluruh areal kebun berada di kawasan taman nasional
  • Sebagian pemukiman penduduk berada di dalam taman nasional
Talang Air Abang Besar dan Sidomakmur
Tipe C
  • Seluruh wilayah anak dusun/talang merupakan kantung pemukiman di dalam kawasan taman nasional
  • Seluruh areal kebun kopi berada di dalam kawasan taman nasional
  • Seluruh pemukiman penduduk berada di dalam kawasan taman nasional
Talang  Bukit dan Air Kelat

Masa Bermukim

Berdasarkan tahun penetapan kawasan TNBBS, terlihat bahwa jumlah penduduk paling banyak menetap ketika kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan TNBBS yaitu sebanyak 152 KK (72.45 %). Sedangkan sisanya sebanyak 54 (27.55 %) menetap sebelum ditetapkan sebagai kawasan TNBBS. Pertambahan jumlah penduduk dusun Sidomakmur terbesar terjadi pada tahun 1991-1995 dengan jumlah penambahan sebesar 39 KK dari tahun sebelumnya (Tabel 3). Jika dikaitkan dengan status kawasan dan rejim pengelolaan kawasan, penambahan jumlah penduduk terjadi pada waktu kawasan baru ditunjuk menjadi kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 71/Kpts-II/1990. Pada saat sebelum itu, organisasi Balai Taman Nasional belumlah lengkap terutama dalam hal keberadaan tenaga fungsional polisi kehutanan yang memiliki tugas menjaga keutuhan kawasan. Namun, walaupun kawasan TNBBS pada saat ini telah memilki struktur organisasi yang lengkap, tetap saja penambahan jumlah penduduk di dusun Sidomakmur tidak dapat ditekan. Hal ini tentu saja berdampak pada semakin luasnya lahan kawasan yang dirambah untuk ditanami kopi.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Sidomakmur Berdasarkan Tahun Bermukim

Tahun Menetap Jumlah KK
1966-1970 4
1971-1975 10
1976-1980 40
1981-1985 62
1986-1990 85
1991-1995 124
1996-2000 150
2001-2005 170
2005-Sekarang 196

Pola dan Status Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dilapangan, diperoleh 168 KK (85.71%) penduduk Sidomakmur memanfaatkan lahan menjadi perkebunan kopi dengan luas total sebesar 336 ha dan sisanya untuk peruntukan lain seperti sawah (24 ha), dan pemukiman (20 Ha) dan semak belukar (12 ha). Proses kepemilikan lahan kawasan oleh masyarakat pun diperoleh melalui tiga mekanisme yaitu: 1) membuka kawasan hutan sendiri, 2) membayar ganti rugi kepada pemilik sebelumnya, dan 3) warisan dari pemilik sebelumnya.

Relasi Kekuasaan dan Respon yang Terbentuk Berkenaan dengan Keberadaan

Permukiman dan Kebun Kopi di Kawasan

Berkenaan dengan relasi kekuasaan, terdapat 3 (tiga) pola relasi kekuasaan yang terbentuk yang muncul sebagai reaksi Balai Taman Nasional sekaligus merefleksikan relasi kekuasaan yang berlangsung antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat setempat. Pola 1 terbentuk ketika Balai Besar TNBBS melakukan langkah penindakan dan pengendalian. Kemudian Pola 2 terbentuk ketika Balai Besar TNBBS melakukan program pembinaan daerah penyangga. Sedangkan Pola 3 terjadi ketika Balai Besar TNBBS akan melakukan upaya pemindahan atau resetelmen. Pada relasi kekuasaan yang membentuk Pola 1 dan Pola 3, mesyarakat merespon melalui reaksi protes dan penolakan. Jika pola relasi ini diteruskan maka dapat berujung pada perlawanan. Sedangkan Pola 3 cenderung lebih akomodatif dan direspon dengan baik oleh masyarakat.

SINTESA DAN ANALISIS

Dari hasil analisis dapat disintesa relasi yang terbentuk antara Balai Taman Nasional sebagai pengelola dengan masyarakat setempat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan kaitannya dengan keberadaan permukiman dan pertanian (kebun kopi) di dalam kawasan taman nasional. Pertama, langkah penindakan dan pengendalian akses merupakan dua bentuk respon kekuasaan yang paling sering ditempuh oleh Balai Taman Nasional dalam menangani masalah pemukiman dan pertanian di dalam kawasan. Dalam konteks penelitian ini, respons semacam ini dilakukan pada talang/anak dusun yang memiliki pola pemukiman Tipe A dan Tipe B. Respon seperti ini sering berujung pada kekerasan Kedua, bila terdapat desa atau dusun yang seluruh permukiman dan pertaniannya berada di dalam kawasan konservasi (Tipe C), maka resetelmen penduduk merupakan respon yang dipilih untuk ditempuh oleh Balai Taman Nasional. Respon ini umumnya berkembang karena adanya tuntutan global akan usaha yang menitikberatkan pada pelestarian keanekaragaman hayati. Respon semacam ini tidak cukup efektif dalam menangani masalah tersebut mengingat besarnya biaya yang dicurahkan dan tingginya reaksi penolakan dari masyarakat setempat.

Untuk itu perlu adanya alternatif solusi dalam menangani masalah pemukiman dan keberadaan kopi di dalam kawasan. Memberikan akses masyarakat terhadap sumberdaya di kawasan konservasi diharapkan dapat menjembatani kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat. Pemberian akses merupakan upaya untuk mencegah timbulnya konflik berkepanjangan antara Balai Taman Nasional dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan telaahan yang telah diuraikan dalam studi ini, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :

  1. Perambahan di kawasan taman nasional pada dasarnya merupakan proses panjang penguasaan lahan kawasan oleh masyarakat sejak sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi taman nasional. Keberadaan masyarakat yang telah lama ada di kawasan serta besarnya investasi dan pendapatan dari usaha kebun kopi menyebabkan masyarakat tetap bertahan mengelola areal perambahan sampai saat sekarang.
  2. Melalui studi ini teridentifikasi 3 (tiga) tipe permukiman dan pertanian (Tabel 2) yang terbentuk di Dusun Sidomakmur yang lokasinya berada di wilayah TNBBS. Masing-masing tipe tersebut merupakan wujud fisik akses masyarakat dusun Sidomakmur dalam memperoleh, mengatur, dan memanfaatkan sumberdaya yang berada di dalam kawasan taman nasional.
  3. Terdapat 3 (tiga) pola yang merefleksikan relasi kekuasaan yang berlangsung antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat setempat. Langkah penindakan dan pengendalian akses merupakan dua bentuk respon kekuasaan yang paling sering ditempuh oleh Balai Taman Nasional dalam menangani masalah pemukiman dan pertanian di dalam kawasan. Jika seluruh areal permukiman dan pertaniannya berada di dalam kawasan konservasi, maka resetelmen penduduk merupakan respon yang dipilih untuk ditempuh oleh Balai Taman Nasional.
  4. Balai Besar TNBBS disarankan untuk memperkenankan masyarakat agar dapat mengakses kebun kopi di dalam kawasan tetapi  dengan ketentuan sebagai berikut: a) masyarakat tidak boleh membuka, memperluas, memperjualbelikan kebun kopi di dalam kawasan, b) jumlah penduduk di dalam kawasan tidak boleh bertambah. Apabila jumlah anggota masyarakat bertambah maka harus ada KK yang keluar dari kawasan taman nasional, dan c) masyarakat dapat melakukan kegiatan rehabilitasi lahan serta ikut aktif dalam usaha pengamanan kawasan. Pemberian akses ini harus memiliki batasan waktu, sehingga selama waktu yang diperbolehkan masyarakat didorong untuk dapat mencari alternatif sumber mata pencaharian di luar kebun kopi.

Saran

  1. Perlu adanya perubahan paradigma pengelolaan kawasan taman nasional dari yang semula hanya memandang alam sebagai sesuatu yang arcadian kini harus menjadi lebih kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang telah memiliki akses turun temurun terhadap taman nasional.
  2. Perlu dilakukan revisi tata batas kawasan yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat dengan memetakan secara cermat riwayat, struktur akses, dan kondisi sosio-agraria masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar taman nasional
  3. Perlu segera dibuat agenda rancang tindak secara sistematik yang memuat strategi dan kebijakan pengelolaan taman nasional yang dapat membangun perekonomian masyarakat serta menjembatani konservasi dengan pengembangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwibowo, et al. 2008. Analisis Isu Pemukiman di Tiga Taman Nasional Indonesia. Sajogyo Institute dan Gunung Halimun-Salak National Park Management Project JICA. Bogor

Biro Pusat Statistik. 2002. Way Tenong Dalam Angka 2002. Biro Pusat Statistik. Lampung Barat

Dinata, A.E.2001. Deteksi Perubahan Lahan Dengan Menggunakan Landsat 7 ETM- (Studi kasus di Sumberjaya, Lampung. Skripsi. Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan.Bogor

Peluso, N.L. (2003). A Theory of Access.  Rural Sociology Society Volume 68 hal. 153-181

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogger menyukai ini: