Soegijono

ini mungkin berguna

Evaluasi Kelestarian Hutan Rakyat Berbasis Partisipasi Masyarakat (Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul)

Posted by soegijono pada 32

Manfaat pembangunan hutan rakyat, diantaranya untuk konservasi tanah dan air, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku, serta menjaga keamanan kawasan hutan, dll. Tradisi hutan rakyat di Jawa tumbuh jauh sebelum kebijakan penghijauan diluncurkan oleh Pemerintah (Awang et al,2001). Secara Nasional perkembangan hutan rakyat berada di bawah payung penghijauan tahun 1960-an dan Pekan Raya Penghijauan tahun 1961 (Kusumedi, 2003).Perkembangan hutan rakyat khususnya di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi D.I.Yogyakarta selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2007 luas hutan rakyat mencapai 29.230,50 Ha atau 19,68% dari luas wilayah kabupaten yaitu 148.536 Ha. Keberhasilan perkembangan hutan rakyat tidak terlepas dari peranserta kelompok tani hutan rakyat (KTHR), menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul jumlah KTHR  yang ada di kabupaten tersebut 514 kelompok. Salah satu kelompok tani yang dinilai layak oleh Pemerintah dalam membangun hutan rakyat adalah KTHR Ngudisubur II Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebagai juara harapan II Kegiatan Hutan Rakyat Swadaya (HRS) Tingkat Nasional pada tahun 1995.

Sejauh ini keberhasilan atas pembangunan hutan rakyat penilaiannya masih dilakukan oleh pemerintah. Kondisi demikian perlu dilihat dari perspektif atau pandangan yang lain, yaitu dari masyarakat sebagai pengelola lahan untuk menilai diri sendiri dengan menggunakan rumusan evaluasi partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk analisis interaksi dan partisipasi anggota kelompok tani dalam mengelola hutan rakyat dan merumuskan evaluasi kelestarian hutan rakyat berbasis partisipasi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja yaitu  Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Ngudisubur II Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kelompok tersebut dipilih secara acak sederhana, terseleksi 30 petani sebagai responden (24%). Pengumpulan data dilakukan dengan cara; wawancara, kuesioner, pengamatan, dan diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD). Hubungan secara hierarki dalam merumuskan evaluasi partisipatif, yaitu menggunakan prinsip, kriteria, indikator dan pengukur, dan secara horizontal digunakan 4 aspek kelestarian hutan rakyat; aspek ekologi, kelembagaan, sosial dan ekonomi. Sementara analisa data dilakukan dengan analisa data kualitatif.

Interaksi dan Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Mengelola Hutan Rakyat

Identitas dan Struktur Responden

Usia produktif merupakan kelompok yang mendominasi dalam KTHR, hal ini memberikan gambaran, peluang bahwa kelompok usia produktif lebih besar berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat. Mayoritas anggota kelompok tani adalah laki-laki dan telah berkeluarga, cenderung beraktifitas lebih dalam mengelola hutan rakyat.

Tingkat pendidikan sebagian besar anggota KTHR adalah tingkat dasar (SD) terutama pada generasi yang tua. Mata pencaharian pokok anggota KTHR adalah petani, didukung jumlah kepemilikan ternak yang bervariasi antar anggota, dengan penghasilan sebagian besar anggota KTHR diatas Rp.3.000.000/tahun.

Luas kepemilikan lahan bervariasi antar anggota KTHR hal ini  dipengaruhi oleh warisan dan kemampuan daya beli. Luas kepemilikan lahan dan faktor jumlah keluarga aktif yang bekerja di lahan mempengaruhi pula besarnya penghasilan. Sebagian besar anggota KTHR mengelola lahan keluarga sendiri, dengan rata-rata 1 KK dalam keluarga terdiri dari 4-5 orang.

Partisipasi dan Pandangan Responden

Kegiatan penyuluhan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi anggota KTHR, karena rata-rata mereka bergabung dalam kelompok lebih dari 10 tahun. Peran anggota KTHR akan lebih signifikan jika kejenuhan dapat dihindari saat penyuluhan, program penyuluhan perlu dilakukan re-orientasi secara perodik agar sesuai dengan kebutuhan kelompok. Materi penyuluhan lebih menarik, dengan adanya informasi baru diharapkan dapat meningkakan ketrampilan dan kemampuan.

Selain melalui penyuluhan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk mengelola hutan rakyat adalah melalui pelatihan. Anggota KTHR yang telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sementara ini masih dari tingkat pengurus, sebagian besar anggota (83,33%) belum pernah mengikuti pelatihan hutan rakyat. Hal ini tidak menyurutkan partisipasi anggota KTHR untuk mengelola hutan rakyat, mereka tetap memperoleh informasi dari peserta yang telah mengikuti pelatihan terutama saat pertemuan rutin, atau melalui anggota yang lain jika berhalangan hadir.

Adanya kegiatan penyuluhan, pelatihan hutan rakyat sedikit banyak telah mempengaruhi pola pikir anggota KTHR dalam mengelola hutan rakyat. Dampak positif yang dirasakan dari sisi peningkatan taraf kehidupan, anggota KTHR merasa kehidupannya lebih baik dibandingkan sebelum lahan mereka manfaatkan secara optimal. Dampak lain dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan adalah munculnya ide dari anggota KTHR guna mengajak orang lain disekitarnya untuk terus menanam tanaman berkayu di lahan milik.

Sikap optimisme dari anggota KTHR ditunjukkan dengan keberanian bertanya dan menyampaikan ide saat pertemuan, mampu berdiskusi, mencari solusi serta berani menyampaikan ”uneg-unegnya”. Di satu sisi masih terdapat pula anggota yang tidak pernah menyampaikan saran, mereka menyatakan malu untuk mengutarakan ide-idenya. Gagasan atau idenya hanya mereka sampaikan melalui anggota yang kebetulan duduk di dekatnya saat pertemuan.

Sikap kebersamaan dalam berkelompok ditunjukkan pula melalui keaktifan 73,33% anggota hadir dalam setiap pertemuan, dimana pertemuan biasanya diadakan di rumah anggota KTHR secara bergiliran. Pertemuan dilaksanakan pada tiap malam minggu pahing pada pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai . Keaktifan anggota KTHR berpartisipasi didasari atas motivasi kesadaran sendiri, ada perasaan malu jika tidak hadir. Kehadiran anggota KTHR dalam pertemuan menggambarkan sebuah keterlibatan dan bentuk kepedulian tanggungjawab, kepentingan yang bersifat sosial. Terdapat pula anggota KTHR yang menyatakan kadang-kadang hadir saat pertemuan, hal ini disebabkan mereka mempunyai pekerjaan sambilan, sebagai tukang kayu, buruh di luar daerah dan pulang ke rumah mingguan. Alasan lain bagi  yang berhalangan hadir, karena sakit atau bersamaan dengan kegiatan lain tetapi tidak kehilangan informasi. Adanya kemajauan teknologi telekomunikasi, mereka mencari tahu perkembangan informasi terbaru melalui kerabat atau teman.

Kerjasama dalam mengelola hutan rakyat mendapatkan dukungan semua pihak baik dari pengurus maupun  anggota KTHR. Hubungan kerjasama tersebut lebih mengarah kepada saling membantu antara anggota satu dengan lain, seperti mensiasati kondisi lahan berbukit lebih bermanfaat, anggota KTHR berupaya mengelola lahan dengan bergotong royong. Dinamika berkelompok memperlihatkan sebagai suatu masyarakat di pedesaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sistem kekerabatan bertetangga, kepedulian terhadap sesama masih sangat kuat diantara warga, ada kalanya dipengaruhi oleh ikatan perkawinan.

Kebersamaan ditunjukkan oleh seluruh anggota KTHR yang menyatakan ikut berpartisipasi  terlibat dalam melestarikan hutan rakyat. Mengingat masyarakat telah merasakan dampak positif pembangunan hutan rakyat, oleh karena itu mereka berusaha mematuhi peraturan yang berlaku, baik di lingkungan dalam dan luar KTHR.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat termotivasi adanya tujuan peningkatan taraf hidup dan menjaga lingkungan. Salah satu kegiatan nyata yang dilakukan, jika menebang pohon satu batang dengan kesadaran diri akan menanam sedikitnya 5 batang bibit.

Sejumlah 76,67% anggota KTHR sehari-hari melakukan aktifitas di lahan miliknya, di ladang atau tegal. Seperti; mencari rumput pakan ternak, kayu bakar, menyiangi tanaman, pemupukan, dll. Jarak rata-rata dari tempat tinggal anggota kelompok tani ke “wono atau alas” cukup dekat rata-rata kurang lebih 0,5 Km, dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Topografi bergelombang tersebut dapat dijangkau dengan waktu 15 menit. Hari biasa dengan cuaca cukup bagus, aktifitas di alas atau wono dimulai pukul 08.00 – 12.00, sedangkan pada sore hari dari pukul 14.00 – 17.00.

Sebagian anggota sejumlah 23,33% menyatakan kadang-kadang saja beraktifitas ke alas atau wono, mereka adalah golongan double job, memiliki pekerjaan lain selain petani seperti pegawai negeri, wiraswasta dan buruh tani.

Anggota KTHR menyatakan hasil dari hutan rakyat sebagian dijual serta dipergunakan sendiri sebanyak 86,67%. Penggunaan sendiri tersebut untuk keperluan perbaikan rumah, perabotan rumah tangga seperti meja, kursi dan almari. Kayu ditebang, selanjutnya dijual guna memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak “tebang butuh”. Hasil penjualan tersebut untuk membayar biaya pendidikan, membeli kendaraan roda dua, biaya hajatan perkawinan, supitan, perawatan apabila sakit, dll.

Hasil kegiatan hutan rakyat dijual keseluruhan oleh anggota KTHR (10%) dan 3,33% anggota KTHR menyatakan dipergunakan sendiri. Kedua kelompok ini umumnya mempunyai lahan sempit, pekerjaannya sebagai buruh dengan waktu yang tidak tentu mendapatkan pekerjaan. Penjualan hasil kayu dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer.

Ruang di bawah tegakan menurut anggota KTHR dimanfaatkan untuk penanaman jenis tanaman seperti; garut, kunyit, lengkuas, kencur. Hasil dari tanaman bawah ini sebagian dimanfaatkan sendiri dan dijual. Empon-empon dijual kepada pedagang di desa, apabila harga jual empon-empon tinggi, hasil dari penjualan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak atau manfaat lain dari pembangunan hutan rakyat yang dirasakan adalah  terhadap ketersediaan air. Sebelum hutan rakyat dibangun kondisi lahan kritis, mereka kesulitan dengan kebutuhan air, sumur di rumah anggota kelompok debit airnya sedikit. Setelah hutan rakyat terbangun, pada musim kemarau air sumur cukup dikonsumsi untuk keluarga, dimana indikator ketersediaan air lain ditandai adanya mata air (tuk air).

Manfaat lainnya menurut anggota KTHR, mereka mendapatkan udara bersih serta suasana nyaman, dimana kenyamanan didapat dari rimbunnya pohon yang ada di pekarangan maupun tegal. Jarak padang antar rumah, dahulu tembus pandang, sejak hutan rakyat terbangun jarak pandang terhalangi oleh kerimbunan tajuk pohon.

Merumuskan Evaluasi Kelestarian Hutan Rakyat Berbasis Partisipasi Masyarakat

Prinsip yang dihasilkan dari penggalian melalui Focus Group Discussion (FGD), yang menjadi aturan dasar pola berpikir atau bertindak sebagai sumbu vertikal sebagai berikut;

Aspek Prinsip
Ekologi Terjaganya lingkungan dan kondisi fisik hutan rakyat
Kelembagaan Situasi dan kondisi Kelompok Tani Hutan Rakyat
Ekonomi Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Sosial Hubungan yang serasi antar anggota

Prinsip tersebut di atas digunakan sebagai dasar mengembangkan kriteria, indikator dan pengukur. Hasil pengembangan dari prinsip, kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria, indikator sebagai berikut;

Aspek Prinsip Kriteria Indikator
1 2 3 4
Ekologi Terjaganya lingkungan dan kondisi fisik hutan rakyat Hutan rakyat berkelanjutan
  • Fisik hutan rakyat
  • Pengelolaan hutan rakyat
  • Dampak hutan rakyat terhadap lingkungan sekitar
Perencanaan pengelolaan hutan rakyat
  • Kontinuitas Rencana
  • Fleksibelitas rencana
Kelembagaan Situasi dan kondisi kelembagaan KTHR Pembentukan KTHR
  • Motivasi dan tanggung jawab
  • AD/ART
Administrasi KTHR
  • Kelengkapan KTHR
Hubungan dengan pihak lain
  • Kerjasama antar kelompok
  • Dukungan pihak terkait
Ekonomi Peningkatan kesejahteraan masyarakat Hasil dari kegiatan hutan rakyat
  • Pemenuhan kebutuhan
  • Pemanfaatan hasil hutan rakyat
  • Pemasaran hasil hutan rakyat
Dampak positif segi ekonomi
  • Terciptanya peluang usaha baru
Sosial Hubungan yang serasi antar anggota Hubungan timbal balik antara anggota (laki-laki dan perempuan) sebagai pemilik lahan
  • Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan hutan rakyat
  • Kepemilikan lahan
  • Peran perempuan

Lembar kerja atau rumusan evaluasi kelestarian hutan rakyat partisipatif diuji cobakan melalui anggota KTHR Ngudisubur II Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul  didapatkan hasil evaluasi sebagai berikut;

Aspek Prinsip Bobot Nilai Evaluasi Nilai Nilai
Prinsip Kriteria Ideal Selisih
(A) (B) (C) (D) (D-C)
Ekologi Terjaganya lingkungan dan kondisi fisik hutan rakyat 40 3,36 1,35 1,60 0,25
Kelembagaan Situasi dan kondisi kelembagaan KTHR 30 2,54 0,76 1,20 0,44
Ekonomi Peningkatan kesejahteraan masyarakat 20 3,82 0,76 0,80 0,04
Sosial Hubungan yang serasi antar anggota 10 3,21 0,32 0,40 0,08
Jumlah 100 3,19 4,00 0,81

Ketertinggalan kelompok sebesar 0,81 atau 20,18% dapat ditelusur melalui 4 (empat) aspek pengelolaan hutan rakyat yaitu; aspek ekologi, kelembagaan, ekonomi dan aspek sosial. Masing-masing aspek telah ditentukan kriteria, indikator dan verifiernya berdasarkan penggalian bersama.

Hasil Penilaian Aspek Kelembagaan

Nilai ketertinggalan dari 4 aspek yang diteliti, aspek kelembagaan tertinggal  0,44 atau 10,95%. Dari seluruh aspek ketertinggalan sebesar 20,18%, sehingga aspek kelembagaan perlu ditingkatkan sebesar 54,26%. Ketertinggalan aspek kelembagaan KTHR Ngudisubur II terlihat pada prinsip situasi dan kondisi kelembagaan lemah, terutama pada 3 kriteria yaitu; pembentukan KTHR, administrasi KTHR dan hubungan dengan pihak lain.

1. Pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat.

Ketertinggalan diindikasi terdapat pada motivasi dan tanggungjawab, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Motivasi dan tanggungjawab tertinggal, karena kurangnya pemahaman anggota terhadap fungsi KTHR. Sebagian anggota menilai berkelompok hanya sekedar sebagai pertemuan. Faktor ketertinggalan AD/ART pertama; penetapan kepengurusan KTHR tidak ada kejelasan jangka waktunya, tidak ditetapkan baik secara tertulis maupun lisan. Penetapan pengurus harus jelas jangka waktu periode kepengurusannya, ditetapkan dengan surat keputusan bersama, sebagai bukti  tertulis untuk memudahkan penilaian keberhasilan pengurus dan pertanggungjawaban tugas-tugas yang diemban selama menjadi pengurus.

Faktor kedua dari ketertinggalan AD/ART yaitu pengesahan keberadaan KTHR merupakan bukti otentik tertulis dan ditandatangani oleh pengurus kelompok diketahui oleh pihak desa. Pengesahan KTHR perlu dilakukan sebagai bukti dari bentuk pengakuan keberadaan organisasi atau kelompok oleh pihak lain, dan sebagai bukti identitas. Bukti ini akan lebih memudahkan kelompok bekerjasama dengan pihak manapun.

Faktor ketiga adalah penetapan keanggotaan KTHR, merupakan kesepakatan anggota dan disepakati melalui rapat, sistem demikian memudahkan  masyarakat  bergabung dalam KTHR.

Program kerja KTHR merupakan faktor keempat yang perlu dibuat dan direncanakan secara tertulis serta terdokumentasi, untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, arah yang jelas, tingkat pencapaian pasti, dapat diukur atau evaluasi.

2. Administrasi KTHR.

Ketertinggalan administrasi kelengkapan KTHR seperti; tidak adanya papan informasi, koleksi buku atau peraturan tentang hutan rakyat dan pemanfaatan buku literatur hutan rakyat. Tidak tersedianya papan informasi karena pengurus dan anggota belum memahami manfaat dan pentingnya papan informasi tersebut. Kelompok tidak memiliki koleksi buku dan peraturan tentang hutan rakyat yang lengkap, seperti petunjuk teknis, jurnal, leaflet dan sebagainya. Disamping itu anggota KTHR  tidak memanfaatkan buku-buku pengetahuan tentang hutan rakyat yang ada, karena lemahnya minat membaca dan  mempelajari.

3. Hubungan dengan Pihak Lain Lemah.

Diindikasi perlu perbaikan kerjasama antar kelompok dan dukungan pihak terkait. Perbaikan kerjasama antar kelompok seperti; tidak adanya pertemuan dengan kelompok lain, adanya pendapat sedikit manfaat yang diperoleh dari kelompok lain.  KTHR tidak pernah melakukan koordinasi, seakan menutup diri dengan kelompok lain, jika berhubungan dengan kelompok lain justru menjadi beban. Tidak adanya dukungan  dan partisipasi dari lembaga swadaya masyarakat (tidak pernah ada sama sekali).

Hasil Penilaian Aspek Ekologi

Nilai ketertinggalan dari 4 aspek yang diteliti, aspek ekologi tertinggal sebesar 0,25 atau 6,35%. Dari seluruh aspek ketertinggalan sebesar 20,18% aspek ekologi  perlu disempurnakan sebesar 31,47%.  Penilaian aspek ekologi KTHR Ngudisubur II perlu penyempurnaan dari prinsip terjaganya lingkungan dan kondisi fisik hutan rakyat, pada 2 kriteria yaitu; hutan rakyat berkelanjutan dan perencanaan pengelolaan hutan rakyat.

1. Hutan Rakyat Berkelanjutan

Menuju hutan rakyat berkelanjutan hal yang perlu disempurnakan oleh anggota KTHR yaitu pada  indikator fisik hutan rakyat dan pengelolaan hutan rakyat. Secara fisik hutan rakyat perlu disempurnakan oleh anggota KTHR, dan diindikasi meliputi; jumlah prosentase pertumbuhan tanaman kayuan, kondisi pertumbuhan tanaman, tanaman pernah terserang penyakit, tumbuhan bawah tegakan.

Jumlah prosentase pertumbuhan tanaman kayuan sebesar antara 51%-76% termasuk kondisi sedang, belum optimal untuk mempertahankan proporsional tegakan terhadap lahan, pencapaian fungsi lindung dan kelestarian.

Kondisi pertumbuhan tanaman tanaman hutan rakyat termasuk kategori sedang, ditandai dengan fisik pohon lurus terdapat cabang, bengkok dan pohon seumur namun pertumbuhan tidak merata. Tanaman pernah terserang penyakit dalam kategori sedang, karena pernah terserang penyakit tetapi segera diberantas. Tumbuhan bawah tegakan masuk kategori sedang, diindikasi dengan dominasi tumbuhan bawah tegakan hanya terdapat 3 jenis.

Pengelolaan hutan rakyat diindikasi perlu penyempurnaan pada; pengolahan lahan belum sesuai kaidah konservasi, pemanfaatan lahan baru sebagian dimanfaatkan untuk hutan rakyat, sistem pemanenan kayu belum cukup maksimal, pemberantasan penyakit sifatnya masih temporal.

Pengolahan lahan belum sesuai kaidah konservasi seperti: pembuatan terasiring, bangunan terjunan, penguatan teras dengan jenis tanaman tertentu, pemakaian pupuk, dan sebagainya, karena petani mengolah lahan tergantung kemampuan dan kondisi lahan masing-masing.

Pemanfaatan lahan belum sepenuhnya untuk tanaman kayuan, sebagian masih ditanami tanaman semusim. Lahan sebagian belum termanfaatkan secara efisien dan efektif, dengan komposisi antara tanaman kayuan dan semusim seharusnya seimbang.

Pemanenan kayu belum cukup maksimal, kualitas sedang, nilai jual sedang karena adanya motif kebutuhan (desakan).  Kegiatan inventarisasi kadang dilakukan, kadang tidak. Tergantung jumlah kepemilikan kayu. Sementara pemberantasan hama dan penyakit sifatnya masih temporal, petani melakukan pengobatan pada saat tanaman terkena hama penyakit saja.

2. Perencanaan Hutan Rakyat

Kriteria kedua menuju hutan rakyat berkelanjutan adalan perencanaan pengelolaan hutan rakyat, diindikasi pada kontinuitas dan fleksibelitas rencana memiliki sedikit ketertinggalan. Kontinuitas perencanaan kadang-kadang menggunakan dasar, terkadang tidak atau tidak konsisten, umumnya dilakukan bersifat mendadak. Fleksibelitas perencanaan masih kurang karena pembuatan rencana secara tertulis, materi rencana sesuai aspirasi kelompok dan monitoring perencanaan, ketiganya hanya dilakukan kadang-kadang.

2.1. Kontinuitas Rencana

Pembuatan rencana oleh KTHR perlu penyempurnaan, adalah tidak konsistennya dalam penentuan dasar perencanaan. Pembuatan rencana berdasarkan prioritas dilakukan kadang-kadang tergantung permasalahan yang dihadapi.  Kadang-kadang dasar perencanaan diabaikan akibat faktor mendesak, bersifat insidentil. Pembuatan rencana tanpa dasar sebaiknya dihindari, sesuatu tindakan tanpa perhitungan, perencanaan dan dasar yang baik, hasil yang diperoleh tentu kurang baik. Perencanaan yang baik adalah sesuai skala prioritas, karena kegitan yang dilakukan memiliki tata urutan waktu dan tingkat kepentingan, mempermudah pelaksanaan dan pencapaian target yang diinginkan.

2.2. Fleksibelitas  Perencanaan.

Perencanaan yang dibuat oleh KTHR belum sepenuhnya bersifat akomodatif menampung semua aspirasi anggota, perbaikan perlu dilakukan dalam pembuatan rencana yang kadang dilakukan tanpa tertulis, hanya berdasakan kesepakatan bersama. Koreksi perlu dilakukan terhadap materi perencanaan yang kadang-kadang  hanya mengakomodir keinginan anggota dan disusun oleh pengurus.

Petani melakukan monitoring terhadap perencanaan yang hanya kadang-kadang, jika diperlukan.Terjadinya kekeliruan dalam kegiatan akibat dari monitoring tidak kontinyu sehingga menyulitkan evaluasi tingkat keberhasilan dan solusi penanganannya.

Kelompok tani hendaknya melakukan evaluasi terhadap perencanaan secara intensif, untuk mengetahui kelemahan dan tingkat keberhasilan dari setiap pelaksanaan kegiatan. Mengingat hasil evaluasi sebagai bahan acuan kegiatan berikutnya.

Pembuatan rencana kegiatan hendaknya dibuat secara tertulis untuk memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana dan realisasi yang telah dicapai. Perencanaan yang dibuat hendaknya mengakomodir semua pendapat anggota, disusun atas dasar musyawarah mufakat.

Hasil Penilaian Aspek Sosial

Nilai ketertinggalan dari 4 aspek yang diteliti, aspek sosial dijumpai tertinggal sebesar 0,08 atau 1,99%. Dari seluruh aspek ketertinggalan sebesar 20,18%, aspek sosial yang perlu disempurnakan adalah 9,86%. Aspek sosial  KTHR Ngudisubur II terlihat pada prinsip hubungan yang serasi antara anggota, kriteria  hubungan timbal balik antar anggota sebagai pemilik lahan. Diindikasi peran perempuan perlu ditingkatkan yaitu pada keterlibatan sehari-hari perempuan dalam kegiatan hutan rakyat, kehadiran perempuan dalam pertemuan hutan rakyat, dan jumlah perempuan yang menjadi anggota KTHR.

Perempuan dalam keseharian tidak banyak terlibat kegiatan hutan rakyat, karena perempuan tidak memberikan andil dalam kelompok, dipengaruhi oleh jumlah laki-laki dalam keluarganya banyak. Kehadiran perempuan dalam pertemuan dan yang menjadi anggota KTHR  hanya berkisar 26% – 51% dari anggota, disebabkan peran perempuan mempunyai tugas ganda, sehingga komposisi dan kondisi keanggotaan jumlah perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki.

Peran perempuan seharusnya lebih ditingkatkan terutama keterlibatannya dalam kegiatan hutan rakyat, sebagai pendamping suami, membantu aktifitas, meringankan beban tugas keluarga, saat ketempatan pertemuan kelompok turut mendorong demi kelancaran kelompok.

Wujud partisipasi perempuan dalam kegiatan hutan rakyat dapat dilakukan dengan; mendampingi suami hadir dalam pertemuan kelompok, sehingga perempuan banyak mendapatkan informasi, pengalaman dan pengetahuan. Sekaligus dapat  memberikan saran atau pendapat untuk perbaikan dan pengembangan KTHR.

Hasil Penilaian Aspek Ekonomi

Nilai ketertinggalan dari 4 aspek yang diteliti, aspek ekonomi tertinggal sebesar 0,04 atau  0,89%. Dari seluruh aspek ketertinggalan sebesar 20,18%, aspek ekonomi yang perlu disempurnakan adalah 4,41%. Kriteria hasil dari kegiatan hutan rakyat perlu disempurnakan, diindikasi dari pemasaran hasil hutan rakyat yaitu pihak pembeli kayu dan harga jual. Pembeli kayu kebanyakan pedagang yang mencari keuntungan dari lokasi satu  ke lokasi lain, harga yang diberikan tidak stabil.  Harga jual yang diperoleh petani kadang tinggi, kadang rendah tergantung umur, kualitas dan musim.

Kelompok tani hutan rakyat dalam pemasaran hasil dapat bermitra dengan koperasi, tidak terjadi persaingan harga antar anggota, harga stabil. Keuntungan koperasi dikembalikan lagi kepada petani sebagai sisa hasil usaha.

Harga jual dari hasil KTHR tinggi, jika tegakan memiliki spesifikasi umur tua, jenis berkualitas fisik baik. Pemanenan dilakukan penderesan, kayu dibiarkan beberapa waktu agar kadar air turun. Penebangan dilakukan dengan baik, tidak mengalami kecacatan salah tebang dan faktor lain adalah kayu disenangi konsumen.

Kriteria lain perlu disempurankan adalah dampak positif segi ekonomi, diindikasi dari terciptanya peluang usaha baru yaitu kedudukan KTHR kadang-kadang menjadi daerah tujuan studi banding. Bermacam-macam organisasi  datang membawa informasi sekaligus peluang.

Keberhasilan KTHR menjadi daya tarik dan perhatian, kunjungan organisasi, kelompok tani lain, ingin melihat secara langsung sambil belajar, menjalin hubungan, memberikan bantuan, kenang-kenangan sebagai apresiasi. Hal ini perlu disiaati sehingga kedatangan para tamu membawa manfaat baik demi pengembangan KTHR.

Hasil perhitungan evaluasi kelestarian hutan rakyat kelompok tani hutan rakyat (KTHR) Ngudisubur II Desa Putat sebesar 3,19. Nilai ideal tertinggi adalah 4, sehingga kelompok tani hutan rakyat Ngudisubur II mempunyai prestasi sebesar 79,82%, dimana prestasi tersebut terindikasi dari aspek ekologi sebesar 33,65% pada indikator fisik hutan rakyat dimana tanaman yang ada di lokasi sesuai dengan kondisi lahan dan keinginan petani. Sedangkan dari indikator pengelolaan hutan rakyat petani melakukan kegiatan pemeliharaan, memberikan pupuk baik organik atau kimia dengan takaran yang seimbang, sesuai ketentuan dan melakukan penanaman kembali setelah penebangan. Indikator lain yang mendukung adalah adanya dampak hutan rakyat terhadap lingkungan sekitarnya yaitu terhadap sumber air dan pemenuhan kebutuhan air. Kondisi udara yang lebih terasa nyaman, tiupan angin yang dulu terasa kencang, kering saat ini berubah terasa sejuk dengan kecepatan perlahan karena tertahan oleh rimbunnya tanaman, disertai dengan kondisi pemandangan atau bentang alam yang indah serta hijau.

Prestasi yang diperoleh oleh KTHR Ngudisubur II ditinjau dari aspek ekonomi sebesar 19,11% terindikasi dari indikator adanya pemenuhan kebutuhan pokok maupun penunjang bagi anggota kelompok tani hutan rakyat. Anggota mendapatkan manfaat dari hasil hutan rakyat berupa kayu, tersedianya potensi kayu bakar dan bahan baku arang serta hijauan pakan ternak. Pada indikator pemasaran hasil hutan rakyat, anggota kelompok tani merasakan tidak kesulitan untuk memasarkan hasil dari hutan rakyat, dengan posisi tawar menawar dilakukan di lokasi, didukung dengan kemudahan transportasi. Indikator terciptanya peluang usaha telah memunculkan pusat bahan baku kayu dimana konsumen berdatangan untuk membeli kayu, termanfaatkannya waktu luang untuk bekerja, selain sebagai petani dimanfaatkan untuk mengolah hasil hutan rakyat. Tersalurkannya kesempatan kerja mengolah hasil hutan rakyat dibantu dengan anggota keluarga usia kerja atau produktif.

Dukungan aspek kelembagaan 19,05% dari indikator motivasi dan tanggung jawab yang dilandasi dengan adanya kesadaran masing-masing untuk membentuk KTHR tanpa adanya unsur pemaksaan dan ikut-ikutan. Indikator lain yaitu pengambilan keputusan dalam KTHR dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dilandasi kesadaran secara swadaya terkait dengan pendanaan dan adanya pertemuan rutin tiap bulan.

Sementara dukungan aspek sosial sebesar 8,01% diindikasi dari indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama. Dalam arti menjaga sikap saling bekerjasama atau saling membantu diprioritaskan dalam pengelolaan hutan rakyat didasari rasa ikhlas, tanpa pamrih dan kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan  hutan rakyat

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1). Interaksi dan partisipasi anggota kelompok tani dalam mengelola hutan rakyat, diantaranya terpotret dari;

  1. Identitas mata pencaharian anggota kelompok tani hutan rakyat mayoritas sebagai petani, memiliki rata-rata keluarga aktif 4-5 orang, sebagian besar mengolah lahan keluarga sendiri. Aktifitas dan curahan waktu dilahan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan produktifitas lahan.
  2. Adanya kebersamaan dalam bermasyarakat telah memotivasi individu untuk bergabung dalam KTHR. Partisipasi tersebut diwujudkan dengan sikap optimisme memberikan saran atau pendapat saat pertemuan dan aktif hadir dalam pertemuan, dilandasi sikap saling bekerjasama dan ikut menjaga kelestarian hutan rakyat. Kehadiran mereka menggambarkan keterlibatan dan bentuk kepedulian serta tanggung jawab, atas kepentingan yang bersifat sosial.

2). Hasil akhir dari pembahasan prinsip, kriteria, indikator dan pengukur/verifier yang digali melalui Focus Group Discussion (FGD) telah menghasilkan lembar kerja atau rumusan evaluasi kelestarian hutan rakyat berbasis partisipasi masyarakat;

  1. Dalam rumusan evaluasi kelestarian hutan rakyat tersebut,  terdapat 4 prinsip utama yaitu; terjaganya lingkungan dan kondisi fisik hutan rakyat, situasi dan kondisi kelembagaan KTHR (Kelompok Tani Hutan Rakyat), peningkatan kesejahteraan masyarakat serta hubungan yang serasi antar anggota.
  2. Hasil uji coba dengan menggunakan lembar kerja atau rumusan evaluasi kelestarian hutan rakyat menunjukkan KTHR Ngudisubur II memperoleh prestasi 79,82% atau nilai 3,19 sementara nilai tertinggi atau idealnya 4. Sehingga KTHR Ngudisubur II harus mampu mengejar ketinggalan 0,81 atau meningkatkan usahanya sebesar 20,18% untuk mencapai nilai tertinggi dalam kelestarian  hutan rakyat.
  3. Prestasi KTHR Ngudisubur II sebesar 79, 82% atau 3,19 tersebut didukung dari aspek ekologi (33,65%) diindikasi dari indikator fisik hutan rakyat, pengelolaan hutan rakyat, dampak hutan rakyat terhadap lingkungan sekitar, kontinuitas dan fleksibelitas rencana. Aspek ekonomi (19,11%) dari indikator pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, pemanfaatan hasil hutan rakyat, pemasaran hasil hutan rakyat serta terciptanya peluang usaha baru. Aspek kelembagaan (19,05%) dari indikator motivasi dan tanggung jawab, AD/ART, kelengkapan KTHR, kerjasama antara kelompok dan dukungan pihak terkait. Aspek sosial (8,01%) diindikasi dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bekerjsama dan kepemilikan lahan, serta peran perempuan.
  4. Nilai ketinggalan KTHR Ngudisubur II sebesar 0,81 atau 20,18% setelah ditelusur, nilai ketinggalan tersebut diindikasi dari; aspek kelembagaan (10,95%) yaitu pada indikator motivasi dan tanggung jawab, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kelengkapan KTHR, kerjasama antar kelompok dan dukungan pihak terkait yang perlu ditingkatkan. Aspek ekologi (6,35%) perlu penyempurnaan yaitu pada indikator fisik hutan rakyat, pengelolaan hutan rakyat, kontinuitas dan fleksibelitas rencana. Aspek sosial (1,99%) pada indikator peran perempuan. Aspek ekonomi (0,89%) diindikasi pada indikator pemasaran hasil dari kegiatan hutan rakyat yang perlu disempurnakan.

Saran

KTHR Ngudisubur II harus mampu mengejar ketertinggalan, melakukan penyempurnaan dan perbaikan pengelolaan hutan rakyat dari 4 aspek; ekologi, kelembagaan, sosial dan ekonomi. Masukan-masukan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan melakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam mengelola hutan rakyat.

Prestasi sebesar 3,19 atau 79,82% tetap dipertahankan dan ditingkatkan menuju kondisi hutan rakyat yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006. Model Evaluasi Kelestarian Hutan dalam Sistem PHBM. Desa Surajaya dan Desa Glandang Kabupaten Pemalang. KPH Pemalang.

_______, 2007. Monografi  Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Propinsi D.I.Yogyakarta. Yogyakarta.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Awang, S.A, et al. 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Debut Press. Yogyakarta.

___________. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). CIRAD,CIFOR,PKHR Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.

Kusumedi, Priyo. 2003. Belajar dari Kearifan Rakyat. EBONI No.11. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi. Makasar.

Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian Acuan untuk Pelajar, Mahasiswa, Dosen, Penyuluh, Pekerja Sosial, Penentu Kebijakan, dan Peminat Ilmu Kegiatan Penyuluhan Pembangunan. Sebelas Maret University Perss. Surakarta.

Mendoza, et al. 1999. Panduan untuk Menerapkan Analisis Multi Kriteria dalam Menilai Kriteria dan Indikator. Center For International Forestry Research. Bogor.

Patton, Michael Quinn.2006. Metode Evaluasi Kualitatif (terjemahan). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Taufik, M. 2001. Strategi Pembangunan Hutan Rakyat di Gunung Kidul. Jurnal Hutan Rakyat. Vol II No. 3. Pusat Kajian Hutan Rakyat. Bagian Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Tim K&I CIFOR. 1999. Acuan Generik Kriteria dan Indikator CIFOR. Center For International Forestry Research. Bogor.

Maaf, form komentar ditutup saat ini.

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: