Soegijono

ini mungkin berguna

Estimasi Kandungan dan Harga Karbon pada Tegakan Hutan Produksi di Kalimantan

Posted by soegijono pada 49

Karbon yang terlepas (carbon emision) di udara bebas akan mengakibatkan suhu permukaan laut meningkat. Peningkatan suhu muka air laut ini akan meningkatkan pencairan es kutub. Pada abad 20 diperkirakan permukaan air laut naik sebesar 0,17 m, dan pada tahun 2100 diperkirakan akan naik sebesar 0,18 – 0,59 m. Besarnya kenaikan muka air laut tersebut tergantung dari kecepatan pencairan es di kutub selatan / utara (Bindoff et al, 2007).

Untuk menanggulangi global warming berdasarkan Protokol Kyoto, menempatkan beban tanggung jawab paling banyak kepada negara-negara maju untuk membatasi emisi karbon, dimana golongan tersebut kemudian disebut sebagai golongan Annex I. Untuk Negara-negara berkembang, yang selanjutnya di sebut golongan Non Annex I tidak dikenai kewajiban untuk membatasi emisi karbon, sehingga kebijakan ini diharapkan tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembatasan tingkat emisi karbon pada suatu negara kemudian dituangkan dalam bentuk sertifikat dimana ilustrasi konsepnya, apa bila setiap orang diperbolehkan maksimal merokok lima batang maka setiap orang mendapatkan sertifikat / ijin untuk lima batang rokok tersebut. Namun apa bila ada orang yang mau merokok lebih dari lima batang, maka dia diwajibkan membeli sertifikat dari pihak lain. Dengan membeli sertifikat tersebut maka pembeli sertifikat dapat merokok lebih dari lima batang, sedangkan pihak yang telah dibeli sertifikatnya tidak boleh merokok sebanyak lima batang, atau berkurang sebesar nilai sertifikat yang dijualnya.

Jual beli karbon ini juga diperbolehkan untuk kawasan hutan, khususnya hutan produksi. Suatu negara dapat membeli tegakan hutan (sertifikat karbon dari hutan) agar tidak ditebang (diambil kayunya), sehingga hutan tersebut tidak melepaskan karbon ke udara bebas. Kesulitan yang paling besar adalah penentuan nilai atau harga karbon yang terkandung di dalamnya. Salah satu cara untuk mengestimasi nilai kandungan karbon adalah dengan melakukan penaksiran terhadap shadow price tegakan hutan apabila dipakai sebagai penghasil kayu. Hal ini karena apabila hutan produksi tidak ditebang, maka tidak dapat menghasilkan kayu sehingga pendapatan nasional dari sub sektor kehutanan akan terhenti, karena semua proses penebangan dan efek domino dari hasil pengolahan kayu tidak berjalan lagi.

Shadow Price dari hutan produksi yaitu berupa biaya akibat dari kesempatan yang hilang apabila hutan tersebut digunakan oleh pengusaha sebagai penghasil kayu hutan. Konsep Shadow Price yang dimaksudkan sama dengan biaya kesempatan yang hilang (Opportunity Cost), dimana suatu usaha harus mempertimbangkan pada alternatif peruntukan lain, sebagai nilai biaya suatu usaha tersebut. Untuk itu, seharusnya nilai / harga karbon yang dihasilkan dari hutan produksi akan dihargai berbeda dengan nilai / harga karbon yang berasal dari tempat lain seperti dari hutan desa / hutan adat, atau dari areal pertanian yang sengaja dibiarkan untuk menyerap karbon. Hal ini karena adanya perbedaan biaya kesempatan yang hilang dari masing-masing kondisi wilayah tersebut.

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa nilai jual karbon di masing-masing wilayah berbeda-beda, tergantung dari negosiasi antara pembeli dan penjualnya. Sebagai contohnya, studi di Harda, India, menyebutkan bahwa dalam sebuah desa yang wilayahnya mempunyai areal hutan kering campur seluas 11.000 Ha, mempunyai potensi penyerapan karbon sebesar 3,4 ton tiap hektar. Setiap ton karbon dihargai dengan nilai 10 dolar US. Studi lain, menyebutkan sebuah proyek yang terjadi di Mexico. Proyek tersebut melibatkan 400 petani yang kegiatannya adalah merubah kebun campur menjadi tanaman kayu yang diperhitungkan mampu menyerap karbon sebesar 17.000 ton, dengan kisaran harga 10-12 dolar AS per ton.

Peralihan fungsi hutan dari tujuan penghasil kayu menjadi penyerap karbon akan memberikan beberapa dampak, khususnya kepada pendapatan yang selama ini diterima oleh pemerintah, berupa pungutan (iuran) hasil hutan, dan sektor swasta khususnya sektor industri kehutanan serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan tersebut. Apabila hutan digunakan untuk penangkap karbon, maka hutan tidak boleh ditebang, atau ada pembatasan jumlah tebangan sehingga pendapatan sub sektor kehutanan akan terhenti khususnya dari proses penebangan kayu tersebut sampai dengan industri hilirnya, yang pada akhirnya dapat dijadikan shadow price dari penjualan tegakan hutan sebagai areal penyimpan karbon. Permasalahan yang timbul adalah belum diketahuinya kandungan karbon pada tegakan Hutan Produksi di Kalimantan dan besarnya nilai shadow price / opportunity cost pada tegakan tersebut.

Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui kandungan karbon tegakan hutan di hutan produksi yang berada di pulau Kalimantan.
  2. Untuk mengetahui nilai shadow price pengusahaan hutan apabila dikelola dengan tujuan utama sebagai penghasil kayu.
  3. Untuk mengetahui berapa seharusnya harga karbon yang dihasilkan oleh tegakan hutan produksi di pulau Kalimantan ditetapkan.

Lokasi Penelitian

Lingkup penelitian adalah wilayah hutan alam yang ada di Kalimantan. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena wilayah hutan alam di Kalimantan sudah cukup lama dikelola sebagai hutan produksi, sehingga sudah banyak informasi yang berhubungan dengan pengelolaan hutan tersebut. Selain itu, hutan alam di Kalimantan sudah mencapai pada ambang batas kerusakan sehingga alternatif penjualan tegakan dengan tanpa merusak atau menebang kayu merupakan pilihan yang baik.

Metode Analisis

1. Estimasi Karbon

Estimasi kandungan karbon diperoleh dengan menggabungkan data terestris dan data pengolahan penginderaan jauh yang ada di Departemen Kehutanan, dengan jalan sebgai berikut :

  1. Data kandungan karbon dari perhitungan biomassa pada klaster (TSP/PSP) dibuat rasio dengan rerata potensi tegakan per hektar pada klaster yang bersangkutan, dimana satuan rasionya menjadi ton karbon/m3.
  2. Rasio antara kandungan karbon dengan potensi tegakan kemudian dikalikan dengan potensi per hektar pada setiap kabupaten hasil dari pengolahan data remote sensing.
  3. Hasil perkalian ditambah dengan kandungan karbon dari necromas tegakan pada masing-masing kabupaten, dimana diasumsikan untuk setiap tempat pada setiap provinsi kondisinya homogen.
  4. Hasil perhitungan kemudian direratakan, sehingga diperoleh kandungan karbon di tiap provinsi dalam ton per ha.
  5. Kandungan karbon tegakan hutan di tiap provinsi, direratakan sehingga diperoleh rerata kandungan karbon untuk pulau Kalimantan dalam ton/ha.

2.      Penentuan Nilai Shadow Price.

Untuk menentukan besarnya harga tegakan di hutan produksi sebagai penyerap dan penyimpan karbon maka akan mengacu pada penelitian Amir Abadi (2006) dimana meneliti harga yang pantas untuk karbon di dua wilayah atas dasar nilai Shadow Price, dimana merupakan nilai opportunity cost dari apabila lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan. Sedangkan dalam penelitian ini, Shadow Price ditentukan dari besarnnya opportunity cost apabila lahan tersebut digunakan sebagai tegakan penghasil kayu (hutan produksi).

Menurut Weyant (1993), terdapat setidaknya empat komponen yang harus diperhitungkan yaitu :

  1. Pengenaan pajak.
  2. Total biaya langsung.
  3. Kehilangan (berkurangnya) GDP.
  4. Compensated Income Variation, ini berhubungan dengan hilangnya kesempatan pekerjaan masyarakat dari perusahaan HPH dan Industri Perkayuan.

Untuk kasus Indonesia, sesuai dengan Environmental Protection Agency (2000) yaitu mengidentifikasi sub masyarakat utama yang terlibat (terkena dampak) apabila areal hutan produksi yang semula digunakan untuk produksi kayu dialih-fungsikan menjadi penyerap karbon, maka empat komponen biaya tersebut di atas  dapat ditetapkan melekat pada sub-sub golongan masyarakat:

  1. Pemerintah.
  2. Pengusaha Hak Pengelolaan Hutan.
  3. Masyarakat Sekitar Hutan.
  4. Industri Perkayuan.

Biaya yang ditanggung oleh empat komponen sub-golongan tersebut adalah berupa manfaat yang hilang akibat adanya penghentian produksi kayu di areal hutan produksi. Namun dalam penelitian ini belum memperhitungkan nilai-nilai ekonomi yang sifatnya illegal dan tidak tercatat seperti perladangan berpindah dan illegal logging atau yang disebut dengan istilah underground economy. Secara skematis pendekatan perhitungan opportunity cost hutan produksi apabila digunakan sebagai penyerap dan penyimpan karbon adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 :       Bagan Alir Perhitungan Total Opportunity Cost (TOC) Hutan Produksi apabila digunakan sebagai Carbon Stock.

Untuk menghitung Total Opportunity Cost (TOC) dalam satuan Rp/Ha/Th yang merupakan nilai dari shadow price tegakan, maka digunakan rumus :

TOC = OCP + OCH + OCI + OCM

dimana :

  1. TOC adalah Total Oportunity Cost dalam satuan Rp/Ha/Th.
  2. Oportunity Cost Pemerintah / OCP, yaitu didekati dengan melihat biaya iuran hasil hutan DR dan PSDH yang diterima oleh pemerintah, sedangkan biaya di luar komponen tersebut diasumsikan nol. Besarnya pungutan merupakan total pungutan pertahun yang kemudian direrata dan dibuat dalam bentuk Rp/ha/th. Untuk itu, mengingat data time series dengan waktu 0 – t maka perlu digunakan diskon faktor untuk memperoleh nilai sekarang (net present value / NPV) dari masing-masing tahun.

Rumus yang dipakai adalah :

dimana : OCP = Opportunity Cost Pemerintah (Rp/ha/th). DR= Besarnya Dana Reboisasi  tahun ke t (Rp). PSDH= Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan tahun ke t (Rp). t = tahun. r= diskon factor.

Mengingat besarnya pungutan hutan untuk setiap wilayah sama, maka perhitungan dilakukan untuk seluruh nasional, dimana nilai rerata besarnya pungutan per ha antara nasional dan provinsi sama.

  1. Opportunity Cost Pengusaha Hutan (OCH), yaitu biaya akibat dari hilangnya kesempatan yang diakibatkan tidak adanya kegiatan usaha sektor kehutanan. Untuk itu maka didekati dengan keuntungan yang diperoleh setiap Hak Pengusaha Hutan / HPH. Mengingat perusahaan yang mengelola selama ini tidak hanya satu maka digunakan data cross section, dan karena laporan tiap HPH tidak dalam tahun yang sama maka dilakukan diskon sehingga diperoleh nilai sekarang (NPV) dari masing-masing pendapatan HPH. Untuk itu, digunakan rumus :

dimana : OCH = Opportunity Cost HPH (Rp/ha/th). = Besarnya penerimaan HPH tahun t (Rp). t = tahun (data cross section t = 1). n= Perusahaan HPH ke n. r = diskon factor.

  1. Opportunity Cost Industri Kayu (OCI), merupakan biaya yang hilang akibat dari hilangnya kegiatan industri yang telah dilakukan oleh industri kayu dalam hal mengolah kayu yang dihasilkan di hutan produksi wilayah Kalimantan. Untuk menghitungnya didekati dengan jumlah produksi industri kayu di Kalimantan, dimana diasumsikan semua kayu yang dilaporkan adalah kayu dari hutan produksi (tidak ada proses illegal logging). Sehingga data time series ini kemudian didiskon faktor dan direratakan dengan rumus :

dimana : OCI = Opportunity Cost Industri Kayu (Rp/ha/th). = Besarnya penerimaan sector industri kayu  tahun ke t (Rp). t=tahun (data cross section t = 1). n= Perusahaan HPH ke n. r = diskon factor.

  1. Opportunity Cost dari Masyarakat (OCM ), didekati dengan melihat jumlah penerimaan masyarakat di sekitar hutan yang bekerja di dalam HPH. Rumus yang dipakai dalam perhitungan :

dimana : OCM = Rerata Opportunity Cost Masyarakat Sekitar Hutan (Rp/th/ha). = Besarnya penerimaan Masyarakat Sekitar hutan tahun ke t (Rp). t = tahun (data cross section t = 1). n= Perusahaan HPH ke n. r= diskon factor.

3.   Penentuan Harga Karbon

Dengan melihat besarnya opportunity cost dari sektor Kehutanan apabila sebagai usaha berbasis kayu (wood oriented) menjadi usaha kehutanan berbasis karbon (carbon tradding), dan besarnya kandungan karbon dapat ditentukan besarnya harga karbon per ton yang ada di dalam hutan. Pada penentuan harga ini belum memperhatikan adanya penambahan nilai hutan akibat dari upaya konservasi hutan (perubahan intangible benefit tegakan hutan diasumsikan nol).

Kesimpulan

Dengan menggunakan data potensi hasil pengolahan citra satelit dengan teknologi remote sensing dan data kandungan karbon yang dilakukan secara terestris, rereta kandungan karbon seluruh hutan Produksi di wilayah hutan Produksi Kalimantan adalah 119, 43 ton / ha, dimana untuk Kalimantan Barat sebesar 97,46 ton / ha ; Kalimantan Tengah sebesar 145,08 ton / ha ; Kalimantan Timur sebesar 112,59 ton / ha, dan Kalimantan Selatan sebesar 119,58 ton / ha.

Untuk mengestimasi nilai karbon yang tersimpan dalam hutan produksi di Kalimantan digunakan nilai shadow price tegakan, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila hutan diusahakan sebagai penghasil kayu. Besarnya penerimaan tersebut adalah sebesar Rp 52.553.830,56 /ha/th, dimana penerimaan tersebut berasal dari penerimaan pemerintah sebesar Rp 5.945.197,87 /ha/th., penerimaan industri HPH sebesar Rp 223.385,92 /ha/th., penerimaan industri kayu sebesar Rp 37.023.159,61 /ha/th., dan penerimaan masyarakat sebesar Rp 9.362.087,16 /ha/th.

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat diketahui bahwa harga karbon yang terkandung dalam tegakan hutan di wilayah hutan produksi Kalimantan berdasarkan nilai shadow price bila hutan diusahakan sebagai pengasil kayu adalah sebesar US $ 40 atau setara dengan Rp 440.000 rupiah apabila kurs yang digunakan US $ 1 = Rp 11.000.

Kebijakan peralihan orientasi usaha kehutanan berbasis kayu menjadi penyerapan karbon harus dilakukan secara bertahap (soft landing) dimana harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang baru, sehingga dapat memobilisasi pekerja kayu pada mata pencaharian yang lain dengan menggunakan dana kompensasi dari penjualan karbon tersebut.

Arahan Penelitian Mendatang

Untuk menerapkan perdagangan karbon dalam tegakan hutan di wilayah hutan produksi maka perlu ada skenario proses peralihan dari pengusahaan berbasis pada kayu kepada pengelolaan berbasis pada penyimpan karbon (carbon stock) sehingga diperlukan penelitian mengenai luas optimal hutan yang dapat dicadangkan sebagai penyerap karbon sehingga memberikan keuntungan yang optimum dengan tetap memperhatikan konservasi hutan untuk tujuan penyelamatan dunia dari pengaruh global warming.

Penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila memasukkan kegiatan ekonomi yang sifatnya “underground economy”, dimana dengan kata lain akan dapat memasukkan semua komponen pendapatan masyarakat baik yang sifatnya legal maupun illegal. Hal ini baik dilakukan karena meskipun kegiatan yang dilakukan masyarakat di dalam Hutan Produksi sebagian merupakan kegiatan illegal, seperti illegal logging ataupun perladangan berpindah namun hal tersebut merupakan salah satu nilai riel hutan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian komponen tersebut semestinya harus dimasukkan ke dalam perhitungan nilai total manfaat hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Amir, 2006, “Farming carbon: an Economic Analysis of Agroforestry for Carbon Sequestration and Dryland Salinity Reduction in Western Australia”, Agroforest Syst (2006) 68:181–192.

Alikodra, H.,  “Neraca Sumber Daya Dalam Audit Lingkungan”, Departemen Biologi FMIPA IPB, Bogor.

Anonim, 1997, “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, United Nations, Tokyo, Japan.

Badriyah, N., 2008, “Penaksiran Potensi Kandungan Karbon Jenis Mahoni di Hutan Rakyat Desa Jatimulyo Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar”, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Center for International Forestry Research, 2003, “Perdagangan Karbon”, berita Warta Kebijakan No.8 Pebruari, Bogor.

Climate Change Secretariat (UNFCCC), 2007, “ Climate Change: Impacts, Vurnerabilities and Adaptation in Developing Countries”, Martin-Luther-ing-Strasse 8,53175 Bonn, Germany.

Environmental Protection Agency, 2000. “EPA Guidelines for Preparing Economic Analyses”  Washington D.C. 20460, September.

Harald Alde, H,. dkk.,  2006 “ Forest Land : Agriculture, Forestry and Other Land Use”, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol.4.

Heriansyah, I., 2005, “Potensi Hutan Tanaman Industri Dalam Mensequester Karbon.” Jurnal Inovasi On Line, Pusat Penelitian dan Pengenbangan Hutan dan Konservasi Alam, Bogor.

Kompas, 2007, “Perdagangan Karbon Makin Menarik”, Kompas, 23 Agustus, Jakarta.

Lasco, R.D., dkk., 2006, “Carbon Stocks Assessment on a Selectively Logged Dipterocarp Forest and Wood Processing Mill in The Philippines”, Journal of Tropical Forest Science 18(4): 166-172 (2006)

Nugroho, N., P., 2006, “Estimate Carbon Sequestration in Tropical Rainforest Using Integrated Remote Sensing and Ecosystem Productivity Modelling”, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation Enschede, Netherlands.

Republika, 2007, “Era Perdagangan Karbon Dimulai”, Republika, 1 Desember, Jakarta.

Ruddell, S., Walsh, M.J., Kanakasabai, 2006, “Forest Carbon Trading and Marketing in the United States” United States.

Simon, H., 1994, “Metode Inventore Hutan”, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Simon, H., 1994, “Pengaturan Hasil Hutan”, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Weyant, J., P., 1993, “Cost of Reducing Global Carbon Emissions”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 7:4 ; pp. 27 – 46.

Wikipedia, 2007, “Gas Rumah Kaca”, Wikipedia Fondation, November, Jakarta.

Wikipedia, 2008, “Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim”, Wikipedia Fondation, Januari, Jakarta.

Wahana Lingkungan Hidup Bali, 2007, “Perdagangan Karbon”, Walhi, 27 Agustus, Bali.

Woesono, H.B., 2002.”Studi Produksi Biomassa dan Kemampuan Tegakan Sengon (Paraserianthes felcataria) di Huran Rakyat Dalam Mengurangi Akumulasi CO2 di Udara”, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

About these ads

Maaf, form komentar ditutup saat ini.

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: